Inspiration

Darurat Akal Sehat, Mengapa? Inilah Jawabannya

Sahabat Peradaban Kasih yang terkasih. Berita bohong tentang penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet membuat kita menyadari betapa bangsa ini didominasi oknum elite politik yang tak menggunakan akal sehat! Berhubung kasus ini lantas menjadi viral di kalangan publik massa-rakyat pengguna media sosial, tidak berlebihanlah bahwa kita serukan darurat akal sehat!

Referensi pihak ketiga

Akal sehat masyarakat kita sedang dikacau oleh pertikaian politis – meminjam syair Sosiawan Leak – oleh “jaranan anak kelelawar dan anak kodok” yang mewajah dalam diri “kampreters” versus “cebongers”. Lalu massa-rakyat digiring untuk kesurupan gegara mabuk menyantap kotoran sumpah-serapah mereka yang berujung pada maksud merobek-robek merah putih, mencabuti bulu garuda Pancasila, menginjak-injak Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu mencampakkan kesatuan dan persatuan sebagai bangsa! Ini sungguh suatu skenario yang tidak waras – untuk tidak mengatakan gila – yang membuat darurat akal sehat kian parah dan harus diwaspadai dengan kecerdasan melawan teror kebohongan.

Referensi pihak ketiga

Teror kebohongan

Dalam lima tahun terakhir, masyarakat kita sedang dilanda teror kebohongan publik oleh para lawan politik yang kalah dan gagal. Cara mereka menjadi oposan tampak tidak bermartabat apalagi menyejahterakan; sebab selalu berputar-putar pada lingkaran setan serangan yang penuh kebencian tanpa obyektivitas lagi. Serangan diterorkan melalui hoax dan kepalsuan.

Konspirasi kebohongan itu memuncak pada peristiwa 21 September 2018 yang layak dijadikan titik pijak pembelajaran meruwat akal sehat yang berada dalam situasi darurat. Benar yang diwartakan Kompas (Jumat, 5/10/2018, halaman 4) bahwa berita bohong tentang penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet seharusnya menjadi pelajaran bagi elite bangsa agar berhati-hati saat mengambil sikap terhadap informasi yang diterima.

Kita semua yang masih waras dengan akal sehat tentu berduka dan prihatin bahwa berita bohong yang tidak diklarifikasi secara akurat apalagi memicu kebencian dan keresahan publik justru dijadikan serangan terhadap Pemerintahan Jokowi yang seakan-akan lebih sadis dan kejam dibandingkan rezim Orde Baru. Sampai-sampai, asumsi mereka, Jokowi tega menggunakan cara-cara premanisme membungkam aktivis sekelas Ratna Sarumpaet yang selalu kritis terhadap Pemerintahan Jokowi dengan okol dan pukulan yang membuatnya wajahnya babak belur. Ini sungguh-sungguh jahat, biadab dan dungu – kata mereka.

Dokumentasi video dan berita online yang beredar yang masih tersimpan menunjukkan bahwa reaksi sarkastis dilontarkan para pembela Ratna Sarumpaet; dan semua tertuju pada satu sasaran yakni prasangka buruk terhadap pemerintah yang dzalim! Ucapan-ucapan yang sarkastik dengan ekspresi wajah yang marah seakan semua peristiwa itu benar berubah menjadi rasa malu – kalau masih mempunyai nurani untuk merasa malu – menunjukkan bahwa ada gerombolan elite politik dan elite bangsa yang terjebak dalam tipuan maut teror kebohongan. Mereka bahkan meminta polisi untuk segera menangkap para pelaku penganiayaan yang ternyata hanya fiktif belaka.

Alih-alih menangkap para pelaku penganiayaan jahat kejam biadab terhadap Ratna Sarumpaet (menurut versi kroni Ratna), justru Ratna Sarumpaet yang kemudian ditangkap sesudah kebenaran terungkap secara meyakinkan bahwa ternyata Ratna Sarumpaet melakukan kebohongan yang membuat onar dan gaduh masyarakat kita.

Ratna ditetapkan sebagai tersangka kasus berita bohong. Ratna sendiri sudah menggelar konferensi pers dan mengakui bahwa dirinya berbohong dan meminta maaf secara publik. Namun hukum positif harus ditegakkan dan tanpa tebang pilih. Ratna terjerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU No 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kebohongan Ratna pun berpotensi menyeret sejumlah elite politik yang turut memperkeruh situasi panas tanpa data dan tanpa akar pijak kewarasan. Dengan mudah siapa saja bisa berkilah, “Kami kan tidak tahu kalau Ratna berbohong!” Persis di sinilah darurat akal sehat harus diruwat! Meminjam spirit Jokowi, harus diproses dalam revolusi mental yang sesungguhnya.

Referensi pihak ketiga

Tanpa keutamaan

Saya jadi ingat gagasan Jean-Jacques Rousseau bahwa politik itu memerlukan vertu (keutamaan) nurani. Bersatu dengan kehendak rakyat itu memerlukan keutamaan, bukan kebohongan. Bagi Rousseau, Negara hanya bisa dikelola oleh mereka yang berhati murni dan bersih dari pamrih.

Hati murni dan bersih tanpa pamrih tidak dikendalikan oleh akal sehat yang lemah dan emosi grusah-grusuh; melainkan oleh keheningan budi, kejernihan hati menimbang setiap perkara dan kemurnian jiwa untuk membela rakyat dan bangsa; bukan sekadar menggembu memihak kelompoknya yang teraniaya tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Ini fatal.

Darurat akal sehat ala Rousseau jelas. Pernyataan “2+2=5” tidak berhak sama sekali dan pantas kalau disingkirkan (Fransz Magnis-Suseno, 2003:254). Darurat akal sehat terjadi sebab di dalamnya terdapat cacat moral; maka harus digugat! Menurut gagasan Rousseau, kekeliruan kehendak menunjuk pada sikap tidak mau tahu atau belum sadar yang merupakan cacat moral secara politik.

Darurat akal sehat perlu digemakan untuk membangun kesadaran rasional pada masyarakat. Jangan sampai kita dilumuri oleh kombinasi tak sedap antara sikap gegabah penuh prasangka dan teror kebohongan yang diramu dengan bau dupa bercampur bau amis sikap egois hanya demi meraih kekuasaan; apalagi dengan menghalalkan segala cara!

Benarlah yang disampaikan Alissa Wahid (Kompas, 5/10/2018:4), kebohongan yang diciptakan Ratna dan kemudian disebarkan sejumlah pihak untuk kepentingan politik menunjukkan bahwa para elite telah berpolitik tanpa menggunakan etika dan nurani.Persis di situlah, darurat akal sehat terjadi. Semoga tak terulang kembali, kecuali ada skenario baru beraroma politik kekuasaan menjelang Pilpres 2019. Namun, saya tetap yakin, rakyat kita jauh lebih cerdas membaca tanda-tanda zaman. Maka, darurat akal sehat ini bukan untuk rakyat dan masyarakat, melainkan tertuju bagi para elite politik serta para cendekiawan yang beraroma politik agar tidak menjadi dungu karena terjebak tipu-tipu.***

Sumber: Franz Magnis-Suseno (2003:254) dan Kompas (5/10/2018:4)

Wisma Elika Bandungan, 8/10/2018

»̶·̵̭̌·̵̭̌✽̤̈̊•Ɓέяќǎђ•Đǎlєm•✽̤̥̈̊·̵̭̌·̵̭̌«̶

Sumber https://idstory.ucnews.ucweb.com/story/3095785144318194?uc_param_str=dnvebifrmintcpwidsudsvnwpflameefutch&url_from=wmconstomerwebsite&stat_entry=personal&comment_stat=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.