Sahabat Peradaban Kasih UC We-Media yang terkasih, pada kesempatan ini, ijinkan saya berbagi peristiwa yang menurutku bisa menginspirasi kita. Peristiwa ini terjadi di Ruang Theater St. Thomas Aquinas Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada hari Senin (12/3/2018). Seperti apakah peristiwa yang menginspirasi itu?

Pemilik hak cipta: Aloys Budi Purnomo Pr – Mgr. Dr. Robertus Rubiyatmoko (berdiri) memberi kuliah umum di Ruang Theater St Thomas Aquinas Universitas Katolik Seogijapranata Semarang

Inspiratif, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata mengadakan Kuliah Umum dengan tema Korelasi Antara Hukum Kanonik Dengan Hukum Sipil. Kuliah Umum ini menghadirkan pembicara tunggal. Beliau adalah seorang Doktor Hukum Gereja Katolik. Beliau juga adalah Seorang Uskup, yakni Uskup Agung Semarang. Nah, beliaulah Mgr. Dr. Robertus Rubiyatmoko.

Kuliah Umum yang dimoderatori oleh Emmanuel Boputra SH MH ini diikuti oleh sedikitnya 250 orang mahasiswi-mahasiswi dan dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Marsela (Dekan FHK), Petrus, Didik dan sejumlah dosen lain menghadiri Kuliah Umum ini. Kuliah umum dibuka oleh pengantar dari Ketua Progdi Ilmu Hukum Universitas Katolik Seogijapranata, Petrus.

Nah, inilah inti dari Kuliah Umum yang disampaikan Mgr. Dr. Robertus Rubiyatmoko. Menurut Ahli Hukum Gereja lulusan Universitas Gregoriana Roma ini, orang Katolik di mana pun akan selalu berada dalam dua hukum, yakni Hukum Gereja Katolik – Kitab Hukum Kanonik (KHK) – dan Kitab Sipil. Mgr. Rubby langsung menunjukkan Buku Kitab Hukum Kanonik dan mengatakan bahwa dalam buku tersebut terdapat 1.752 pasal yang disebut kanon. Kanon sama dengan ruas. Satu ruas satu norma atau satu pasal.

Pemilik hak cipta: Aloys Budi Purnomo Pr – Emmanuel Boputra memoderatori Kuliah Umum yang disampaikan oleh Mgr. Dr. Robertus Rubiyatmoko

Lebih lanjut, Mgr. Ruby menerangkan bahwa KHK memuat segala hal yang terkait dengan hidup orang Katolik. Dari buku yang satu itu lalu dibuat pedoman baik universal maupun partikular.

Nah, sesuai dengan judul artikel dan tema Kuliah Umum, apa korelasi antara hukum kanonik (KHK) dan hukum sipil? Inilah jawabannya menurut Mgr. Dr. Robertus Rubiyatmoko dalam presentasinya.

Pertama, masyarakat saat ini kian melek hukum. Banyak perkara tidak lagi diselesaikan secara kekeluargaan, namun secara hukum karena memberikan kepastian dan jaminan atas pelaksanaan hak/kewajiban berdasarkan norma yang sama. Itulah sebabnya diperlukan hukum yang mengatur atau undang-undang. Dirasakan perlunya hukum yang mengatur setiap bidang kehidupan masyarakat sipil dan agama baik nasional, regional maupun internasional. Akibatnya makin banyak hukum/undang-undang yang merebak laksana jamur di musim hujan.

Itulah sebabnya dibutuhkan sinkronisasi. Pertama, sinkronikasi di antara hukum sipil itu sendiri. Harapannya, hukum sipil tidak terjadi konflik dan overlapping. Kedua, sinkronisasi antara hukum agama dan hukum sipil dan saling mengisi di antara keduanya.

Sinkronisasi perlu dilakukan agar terjadi penafsiran yang padu dan intergral sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan masalah praktis. Salah contoh hukum sipil yang kemudian bisa berkorelasi dan saling melengkapi antara hukum kanonik dan hukum sipil langsung tampak dalam pasal hukum perkawinan. Hukum perkawinan kita, pada pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa semua perkawinan itu sah bila sah bila dilakukan menurut hukum sesuai dengan agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Di lapangan dan kenyataannya, ayat ini lalu ditafsirkan bahwa seakan-akan orang harus menikah seagama. Ini tafsiran yang salah kaprah. Padahal, hukumnya jelas, namun penafsirannya bisa bermacam-macam. Itulah sebabnya, perlu ada sinkronisasi dan korelasi antara hukum kanonik dan hukum sipil. Karena itu, mempelajari dan menasirkan pasal hukum secara benar dan menerapkan secara tepat sangatlah penting.

Pemilik hak cipta: Aloys Budi Purnomo Pr – Petrus sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata membuka dengan sambutan sebalum Kuliah Umum

Kedua, kolerasi antara hukum kanonik dan hukum sipil harus terjadi justru karena Gereja secara sosial merupakan organisme persekutuan yang berunsur organisatoris. Dalam arti tertentu. Gereja merupakan organisasi sosial. Karenanya, Gereja Katolik tidak boleh bermental gettho. Gereja bukan komunitas eksklusif dan tak terpisahkan dari masyarakat.

Gereja adalah bagian dari masyarakat. Menurut Konsili Vatikan II, Lumen Gentium, Gereja adalah communio christifidelium, yakni persekutuan umat beriman di tengah masyarakat. Dengan demikian, Gereja adalah organisasi yang hidup dan dinamis. Karena itu, maka, Gereja membutuhkan hukum/norma. Mengapa? Karena Gereja Katolik itu bersifat sekaligus ilahi dan manusiawi. Yang dimaksud dengan bersifat ilahi adalah, Gereja meyakini bahwa Gereja didirikan oleh Yesus sendiri (Mateus 16:16-18) dan menghidupi rahmat iman, sakramen, dan hirarki atau kepemimpinan (Kanon 205). Yang dimaksud dengan bersifat manusiawi adalah bahwa Gereja juga merupakan paguyuban atau persekutuan yang beranggotakan orang-orang beriman dan beragama Katolik. Karena itu, maka, membutuhkan norma sebagai aturan main hidup bersama. Fungsi hukum adalah menciptakan tertib hidup bersama yang adil. Tanpa hukum akan terjadi chaos dan ketidakadilan. Hukum juga berfungsi menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing anggotanya.

Korelasi hukum kanonik dan hukum sipil kita temukan dalam tujuan setiap hukum. Tujuan hukum tidak lain adalah semakin berkembangnya kasih, keadilan, dan kebenaran. Masing-masing individu dan kelompok umat beriman mendapat hak dan kewajibannya secara adil. Tercapainya tujuan akhir yakni keselamatan jiwa-jiwa yang merupakan hukum tertinggi (salus animarum, suprema lex) (kanon 1752).

Ketiga, inilah korelasi hukum Gereja dan hukum Sipil. Hukum Gereja yang disebut Kitab Hukum Kanonik mengatur kehidupan warga Gereja Katolik (Kanon 1, 11). Hukum ini bersifat universal, yakni berlaku untuk semua umat Katolik di seluruh dunia. Hukum partikular, berlaku untuk kelompok umat Katolik tertentu, baginya hukum itu dibuat. Karenanya dibutuhkan pedoman-pedoman Keuskupan atau misalnya, Konstitusi Tarekat Religius.

Pemilik hak cipta: Aloys Budi Purnomo Pr

Sementara itu, Hukum Sipil mengatur kehidupan semua warga negara, apa pun agama, suku, bahasa, budaya dan di mana pun berdomisili. Bentuknya bermacam-bermacam. Misalnya, UUD 1945 jelas, merupakan Undang-Undang Universal yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia; atau juga UU RI No 1 Th 1974 tentang Perkawinan. Ada pula suatu Undang-Undang Partikular untuk kelompok masyarakat tertentu, misalnya Perda-Perda.

Keempat, ada empat pola hubungan antara hukum Gereja dan hukum Sipil di Indonesia yakni, hubungan yang sejajar, hubungan yang diwajibkan, hukungan yang “mau tidak mau” harus terjadi, dan hubungan yang memang berbeda. Yang jelas, hukum Gereja mengandaikan adanya aturan tentang suatu perkara dalam hukum sipil dan mengacunya dalam mengatur suatu perkara gerejawi. Ada istilah kanonisasi hukum sipil, yakni Gereja mengakui keberadaan hukum sipil dan menerapkannya dalam perundangan hukum Gereja (Kanon 22).

Syarat kanonisasi hukum Sipil ada tiga, yakni Undang-Undang Sipil tidak bertentangan dengan hukum ilahi; hukum Kanonik tidak menentukan jalan lain; Gereja mengakui bahwa hukum Gereja tidak dapat mengatur segala-galanya, apalagi dalam masyarkat yang makin plural. Prinsipnya, Gereja Katolik mengakui keberadaan hukum sipil dan semua akibat penerapannya dalam Gereja. Contohnya, dalam perkara status perwalian anak, perkawinan, pengelolaan dan pengalihan harta benda, kontrak atau perjanjian, klerus dan ketetapan Undang-Undang Sipil.

Ada hal yang menarik terkait dengan korelasi antara Hukum Gereja dan Hukum Sipil. Misalnya ini: ada hal-hal yang tidak dilarang Gereja Katolik, tetapi tampaknya dilarang Hukum Sipil. Contohnya: tentang perkawinan campur. Gereja Katolik masih memungkinkan terjadinya perkawinan campur beda agama dan perkawinan beda gereja, meski tidak dianjurkan. Sementara itu, UU Perkawinan, menyebut secara implisit tidak memberi ruang bagi perkawinan campur. Penafsiran umum, merupakan ketentuan yang tidak memberi kemungkinan akan adanya perkawinan campur beda agama. Padahal sebenarnya, yang diatur dalam pasa 57-62 di bawah judul “perkawinan campur” hanyalah perkawinan campur beda kewarganegaraan, bukan perkawinan campur beda agama dan beda Gereja. Itu hanya contoh saja, masih ada beberapa hal lain yang bisa diperhatikan. Ada juga hukum yang dianjurkan Gereja, tetapi dilarang negara; bahkan ada diwajibkan Gereja tetapi dilarang negara untuk beberapa kasus yang nyata di lapangan.

Itulah sekadar beberapa hal yang bisa dicatat dari Kuliah Umum yang disampaikan oleh Mgr. Ruby. Prinsip dasarnya adalah Kitab Hukum Kanonik bertujuan terutama untuk menumbuhkan ketertiban yang sedemikian rupa dalam masyarakat gerejawi, yang memberikan tempat utama kepada cinta kasih, rahmat dan karisma-karisma, namun sekaligus memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu baik dalam kehidupan masyarakat gerejawi maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya. Hukum adalah sarana untuk menghadirkan cinta kasih, bukan untuk menyingkirkannya. Maka, yang utama tetaplah bimbingan bagi manusia dalam relasinya dengan Allah, seperti tercantum secara jelas dalam kanon terakhir KHK (Kanon 1752), yakni salus animarum, suprema lex (keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi).

Demikian beberapa hal yang bisa saya bagikan terkait dengan Kuliah Umum yang diberikan oleh Mgr. Dr. Robertus Rubiyatmoko. Tidak semua hal bisa saya sampaikan dalam sharing ini. Namun, semoga yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya, dalam rangka membangun peradaban kasih bagi masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat dan beriman, apa pun agama kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.***

Kampus Ungu Semarang, 12/3/2018

Sumber: materi Kuliah Umum Mgr. Robertus Rubiyatmoko “Kolerasi Antara Hukum Kanonik Dengan Hukum Sipil” di Ruang Theater St. Thomas Aquinas Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 12 Maret 2018.